Fery Fadly Achmad, S.E., M.H., CTP, CTL, CPTT, CHRMP, CIRM, CIRP, CNHC, CPFI, CPLA

Profil & Keahlian

Profil Profesional

Fery Fadly merupakan profesional di bidang perpajakan, hukum, kepabeanan, konsultasi bisnis, dan penyelesaian sengketa, dengan pengalaman dan perhatian khusus pada persoalan Tax Litigation, Tax Compliance, Tax Advisory, Customs, serta perlindungan hak Wajib Pajak.

Dalam menjalankan profesinya, Fery Fadly mengintegrasikan perspektif hukum, perpajakan, Profesional TP Doc - Pajak Internasional, kepabeanan, akuntansi, administrasi negara, dan hukum acara untuk menghasilkan solusi yang komprehensif dan strategis bagi klien maupun pelaku usaha.

Fery Fadly berpandangan bahwa persoalan pajak dan kepabeanan tidak semata-mata berkaitan dengan angka, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, keadilan, kewenangan pemerintah, prosedur administrasi, pembuktian, serta perlindungan terhadap hak masyarakat dan dunia usaha.

Pengacara Pajak

Mendampingi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa hukum perpajakan secara profesional.

Praktisi Pajak

Memberikan solusi kepatuhan, pelaporan, dan pengelolaan administrasi perpajakan yang efektif.

Kuasa Hukum Pajak RI

Mewakili kepentingan hukum wajib pajak di Pengadilan Pajak Republik Indonesia.

Kuasa Hukum Kepabeanan RI

Menangani perkara kepabeanan dan cukai resmi di lingkungan kepabeanan Republik Indonesia.

Penulis artikel

Aktif menyusun artikel dan opini analisis kebijakan perpajakan di berbagai media nasional.

Kuasa Hukum Pajak / Tax Attorney

Memberikan pendampingan, konsultasi, dan representasi dalam berbagai persoalan perpajakan, antara lain:

Pemeriksaan & SP2DK

Pemeriksaan Pajak
Pendampingan pemeriksaan dan klarifikasi
SP2DK dan proses permintaan data
SPHP dan tanggapan Wajib Pajak
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP)

Litigasi & Hukum Acara

Keberatan Pajak
Banding di Pengadilan Pajak
Gugatan di Pengadilan Pajak
Peninjauan Kembali (PK) sesuai ketentuan

Sengketa & Penagihan

Sengketa Ketetapan Pajak
Sengketa Penagihan Pajak
Surat Paksa, Penyitaan, dan pemblokiran
Permasalahan tunggakan pajak
Pembatalan atau pengurangan ketetapan sesuai ketentuan
Tax Dispute Resolution & Tax Litigation Strategy

Kuasa Hukum Kepabeanan / Customs Legal Advisor

Memberikan pendampingan hukum dan profesional dalam persoalan kepabeanan dan perdagangan internasional, meliputi:

Pemeriksaan & HS Code

Pemeriksaan Kepabeanan
Pemeriksaan dokumen dan fisik barang
Klasifikasi barang dan HS Code
Nilai Pabean, Tarif, dan Bea Masuk
Preferensi Tarif & Ketentuan Asal Barang

Sengketa & Keberatan

Fasilitas Kepabeanan Impor dan Ekspor
Pungutan dalam rangka impor
Koreksi dan penetapan Bea dan Cukai
Sanksi administrasi kepabeanan
Keberatan Kepabeanan
Sengketa Nilai Pabean, Klasifikasi Barang, & Tarif

Kepatuhan & Konsultasi

Sengketa Penetapan Pejabat Bea dan Cukai
Pendampingan penyelesaian sengketa kepabeanan
Customs Compliance
Customs Legal Advisory secara komprehensif
Integrasi: Customs, Tax, International Trade, Legal Compliance, & Dispute Resolution.

Tax & Customs Dispute Specialist

Fery Fadly memiliki pendekatan profesional yang menghubungkan persoalan pajak dan kepabeanan secara terintegrasi.

Dalam transaksi perdagangan dan kegiatan usaha, satu transaksi memiliki konsekuensi terhadap:

Customs PPN PPh Accounting Legal Compliance Litigation

Setiap persoalan dianalisis tidak hanya dari sisi besarnya kewajiban, tetapi juga:

Dasar Hukum Kewenangan Prosedur Fakta Bukti Pembuktian Upaya Hukum

Penulis Artikel Pajak & Hukum

Selain sebagai praktisi, Fery Fadly juga aktif sebagai Penulis Artikel di bidang perpajakan, hukum, kepabeanan, ekonomi, dan kebijakan publik.

Tulisan-tulisannya mengangkat berbagai persoalan aktual dan strategis, antara lain:

Perkembangan hukum perpajakan Indonesia
Hak dan kewajiban Wajib Pajak
Pemeriksaan dan sengketa pajak
Hukum Acara Pengadilan Pajak & Tax Litigation
Kepabeanan dan perdagangan internasional
Kebijakan fiskal & administrasi perpajakan
Keadilan dalam pemungutan pajak
Kepastian hukum bagi dunia usaha
Reformasi perpajakan serta regulasi pemerintah

Melalui tulisan dan kajian tersebut, Fery Fadly berupaya menghadirkan perspektif yang kritis, objektif, argumentatif, dan konstruktif terhadap perkembangan hukum dan kebijakan perpajakan di Indonesia.

"Menulis bukan sekadar menyampaikan pendapat, tetapi merupakan cara untuk membangun gagasan, menguji kebijakan, dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum dan masyarakat."

Organisasi Profesi & Advisory

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I)

PENGURUS PUSAT

Keterlibatan dalam organisasi profesi tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk ikut mendorong:

Profesionalisme dan integritas konsultan pajak
Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan
Kepastian hukum dan perlindungan hak Wajib Pajak
Pengembangan kompetensi profesional & sistem perpajakan Indonesia

Perkumpulan Profesi Pengacara & Praktisi Pajak Indonesia

ANGGOTA UTAMA

Keanggotaan ini memperkuat posisi profesionalnya dalam persinggungan antara profesi hukum, advokasi, perpajakan, dan praktik penyelesaian sengketa.

Tax & Legal Advisory - One Stop Legal Service Solution

Melalui Tax Advisory Fery Fadly & Partners, layanan profesional dikembangkan dengan pendekatan:

Tax Advisory Tax Compliance Tax Planning Tax Litigation Tax Attorney Tax Dispute Resolution Customs & Kepabeanan Customs Dispute International Tax Transfer Pricing TP Documentation Legal Audit Legal Investigation Corporate Legal Advisory Business Legal Advisory Tax Risk Management

Philosophy & Nilai Profesional

Professional Philosophy

Fery Fadly meyakini bahwa seorang profesional di bidang pajak dan hukum harus mampu memahami aturan sekaligus realitas.

Tidak cukup hanya mengetahui:

“Apa bunyi pasalnya?”

Tetapi juga harus mampu menjawab:

✔ "Apa dasar hukumnya?"
✔ "Siapa yang berwenang?"
✔ "Apakah prosedurnya benar?"
✔ "Apa alat buktinya?"
✔ "Bagaimana hukum acaranya?"
✔ "Apa hak Wajib Pajak?"
✔ "Apa upaya hukum yang tersedia?"

Nilai Profesional

INTEGRITAS PROFESIONALITAS KEADILAN KEPASTIAN HUKUM SOLUSI

Hukum harus mampu memberikan perlindungan dan kepastian, sementara perpajakan harus dijalankan berdasarkan asas legalitas, keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan antara kepentingan negara dengan hak Wajib Pajak.

Principle

“Hukum bukan sekadar aturan yang harus dibaca, tetapi instrumen untuk menghadirkan kepastian, keadilan, dan perlindungan.”